Aksi Damai Pemuda Pancasila dan Lili Santi Hasan di Depan Polda Kalbar: Tuntut Penuntasan Kasus Mafia Tanah

PONTIANAK ( NARASI SIBER ) : Ratusan anggota Pemuda Pancasila bersama Lili Santi Hasan, korban mafia tanah, dan tim kuasa hukumnya menggelar aksi damai di depan Polda Kalimantan Barat pada Senin (30/9/2024). Aksi ini bertujuan untuk mendukung penuntasan kasus mafia tanah yang saat ini tengah diproses Polda Kalbar. Mereka menuntut agar tidak ada intervensi dalam proses hukum yang telah berjalan.

Dalam orasinya, Lili Santi Hasan menyampaikan harapannya agar Kapolda Kalbar tetap konsisten menjalankan proses hukum secara profesional tanpa pengaruh dari pihak-pihak yang ingin mengintervensi. Lili juga menyatakan keprihatinannya atas adanya kejanggalan dalam proses gelar perkara di Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), yang dinilainya berpotensi mengganggu jalannya keadilan.

“Saya merasa dizalimi dan meminta perlindungan kepada Kapolda Kalbar agar mafia tanah ini diberantas tanpa intervensi apapun. Kami butuh keadilan yang murni,” tegas Lili di hadapan para peserta aksi.

Dr. Herman Hofi Munawar, kuasa hukum Lili Santi, mengkritik keras langkah Biro Wassidik yang dianggap tidak memiliki kewenangan untuk mengubah keputusan penyidik Polda Kalbar. Menurutnya, ada cacat hukum dalam mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Biro Wassidik, yang berpotensi merugikan kliennya dan memperlambat penyelesaian kasus.

“Biro Wassidik Polri tidak berhak mengintervensi keputusan penyidik Polda Kalbar. Kami menuntut agar kasus ini diselesaikan secara objektif dan transparan sesuai dengan Pasal 109 KUHAP terkait wewenang penyidik,” tegas Herman dalam pernyataannya usai audiensi dengan pihak Ditreskrimum Polda Kalbar.

Kasus mafia tanah ini bermula dari sengketa antara Lili Santi Hasan dan PT. BIR, terkait tanah yang sudah bersertifikat hak milik (SHM) atas nama Lili. Namun, tiba-tiba muncul sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama PT. BIR di lokasi yang sama, menimbulkan konflik hukum yang kompleks.

Penetapan tersangka dalam kasus ini diumumkan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterima oleh Lili Santi Hasan dan tim kuasa hukumnya. Mereka berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Abe Pers.