Celakanya, tak hanya sekedar membisu namun pejabat dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Sambas bahkan menyebar statment bohong yg menyebut alat berat itu digunakan untuk kepentingan kelompok pertanian yg dikerjakan secara swadaya.
Yayat Darmawi,S.E., S.H.,M.H. Koordinator Lembaga Tim Investigasi Dan Analisis Korupsi saat memberikan statment yuridisnya terkait dengan alat berat milik dinas Pertanian yang digunakan untuk kegiatan galian C yang tujuannya adalah untuk kepentingan komersil.
"Maka status alat berat tersebut harusnya dilakukan pemindahan statusnya dulu karena harus memiliki izin usahanya terlebih dahulu karena ketika alat berat tersebut disewakan maka akan di hadapkan dengan yang namanya Pajak dan pajak tersebut wajib dibayarkan," sebut yayat.
Selanjutnya kata Yayat, kepemilikan alat berat yang masih berstatus milik atau aset bergerak pemerintah dinas pertanian maka ketika alat tersebut di komersilkan maka perlu di lihat regulasi atau rangkaian kegiatannya masuk kategori kegiatan petani atau bukan, jikalau kegiatannya tidak ada kaitannya dengan petani maka perlu di perjelas penggunaannya.
"Penggunaan sewa menyewa alat berat milik dinas pertanian yang bernuansa profit murni atau mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum maka mesti di lakukannya pengujian yuridis atas kesesuaian aturan," cetus yayat.
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »