Pontianak, [POSTKOTA]–Minggu,(9/3/2025) Dr.Herman Hofi Munawar Prinsip "Indonesia Bangkit dari Desa" menjadi dasar penting dalam upaya pembangunan di Kalimantan Barat. Sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki peran vital dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, desa harus menjadi pusat perhatian dalam kebijakan pembangunan di provinsi ini.
Praktisi Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa desa-desa di Kalimantan Barat memiliki potensi alam yang melimpah serta modal sosial yang kuat, berupa solidaritas dan kebersamaan. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan ketimpangan pembangunan antar desa. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, dan pendidikan masih belum merata di banyak desa. Hal ini tentu menghambat pengoptimalan potensi ekonomi daerah, termasuk sektor-sektor vital seperti pertanian, perkebunan sawit, karet, lada, kelapa, hingga perikanan.
Dr. Herman Hofi Munawar menambahkan, untuk mewujudkan desa mandiri, pemerintah daerah, khususnya Gubernur Kalimantan Barat, harus lebih dari sekadar menjadikan kebijakan berbasis desa sebagai wacana administratif. Kebijakan ini harus diterapkan secara nyata agar desa-desa di Kalbar dapat mencerminkan kemandirian ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah sengketa lahan dan masalah tata kelola pertanahan. Banyak desa di Kalbar masih terlibat dalam konflik agraria, tumpang tindih kepemilikan tanah, serta ketidakjelasan status hak atas lahan. Konflik-konflik ini tidak hanya menghambat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi investasi dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
Tantangan terbesar muncul dari konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit. Ketidakjelasan status sertifikat atau Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan sering kali menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan. Pemerintah diharapkan bisa turun tangan dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara adil dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Selain masalah pertanahan, pengelolaan keuangan desa dan kebijakan desa juga perlu perhatian serius. Jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan anggaran, evaluasi mendalam dari Pemerintah Kabupaten dan Inspektorat sangat diperlukan, bukan hanya sekadar menyalahkan kepala desa. Ini penting agar pengelolaan anggaran desa dapat berjalan lebih transparan dan efisien.
Dr. Herman Hofi Munawar juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa. Langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi tata kelola pemerintahan desa.
Dengan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa, diharapkan desa-desa di Kalimantan Barat dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta harus bersinergi untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih maju dan sejahtera melalui pemberdayaan desa.
APH
« Prev Post
Next Post »